Apakah Gibran Masih Layak Jabat Wapres?

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, memberikan analisis mendalam terkait implikasi hukum dan politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan berkas pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di pemilihan Presiden 2024.

Ray menilai putusan MK memberikan fakta hukum baru terkait belum terpenuhinya syarat administratif kelulusan Gibran di tingkat SLTA atau sederajat. Meski MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan diskualifikasi secara langsung karena tahapan Pemilu yang telah usai, menurutnya temuan fakta hukum tersebut dinilai memiliki dampak yuridis yang signifikan.

“Jadi kalau sudah MK menyatakan bahwa Saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA, maka tentu langkah berikutnya dalam sebuah bentuk pertanyaan: seseorang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di dalam proses pencalonan, apakah ia masih layak untuk meneruskan jabatan itu atau tidak?” tanya Ray, Rabu, (7/10/2026).

Baca juga: Soal Putusan Ijazah Gibran, Pakar Hukum: MK Tahu Diri, Arahkan ke Jalur Pemakzulan

Menurut Ray, dinamika selanjutnya kini berada di ranah lembaga penyelenggara pemilu serta parlemen. Secara prosedural, KPU memiliki ruang untuk merespons temuan tersebut, sementara DPR RI memiliki hak konstitusional untuk melakukan langkah-langkah politik pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.