Pengecualian berlaku bagi cip yang ditujukan untuk perusahaan yang berkantor pusat di AS atau memiliki perusahaan induk utama di negara tersebut, selama memenuhi persyaratan pelaporan tertentu. Ini mencakup penyedia layanan komputasi awan raksasa AS seperti Amazon Web Services, Google, dan Microsoft.
Secara terpisah, pusat data luar negeri yang menyediakan kapasitas komputasi besar bagi perusahaan yang berkantor pusat di China dan negara lain yang terkena pembatasan AS juga akan diwajibkan mengantongi izin baru.
Sebelum Pemerintah AS turun tangan pada 16 November, penyediaan daya komputasi oleh pusat data luar negeri kepada perusahaan teknologi China tidak melanggar hukum.
Pusat data yang sudah melayani perusahaan-perusahaan tersebut diberi waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk mengantongi izin.
Aturan ini juga memperketat pemeriksaan identitas pelanggan dan struktur kepemilikannya untuk mencegah pihak yang terkena pembatasan mengakses komputasi canggih melalui perantara.
Lektor Kepala bidang hukum di Singapore Management University (SMU) Liu Han-Wei mengatakan kepada CNA bahwa aturan baru ini tidak lagi hanya berfokus pada tujuan pengiriman cip, tetapi juga “siapa yang akhirnya menggunakan daya komputasinya”.
“Artinya, operator pusat data harus mengetahui identitas pelanggan mereka, termasuk siapa pemilik atau pengendali akhirnya, serta menyediakan informasi yang cukup agar pemasok dapat memverifikasi kepatuhan terhadap aturan. Mengenali pelanggan kini menjadi syarat untuk mengakses perangkat keras tersebut,” tutur Liu.
MENGAPA AS MEMBERLAKUKAN PEMBATASAN INI?
AS telah lama berupaya membatasi akses Beijing terhadap semikonduktor tercanggihnya dengan alasan keamanan nasional serta potensi penggunaan teknologi AI untuk kepentingan militer dan intelijen China.
Namun, aturan ekspor AS selama ini lebih berfokus pada perpindahan fisik cip, sehingga perusahaan China masih memiliki cara lain untuk mengakses daya komputasinya.
Alih-alih mengimpor prosesor yang terkena pembatasan, perusahaan China dapat menyewa kapasitas komputasi dari pusat data di negara lain. Cara ini memungkinkan perusahaan China menggunakan teknologi Amerika tanpa harus mengimpor perangkat keras yang dibatasi tersebut ke negaranya.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi AS PBS, Liza Tobin, mantan direktur urusan China di Dewan Keamanan Nasional pada pemerintahan pertama Trump dan pemerintahan Biden, mengatakan, telah muncul “perdagangan bayangan”. Dalam praktik ini, pengembang AI China mulai mengakses cip AS dari jarak jauh melalui negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura.
“Jadi, ini pada dasarnya wilayah abu-abu. Secara teknis, praktik tersebut legal. Namun, tekanan dari kalangan pakar keamanan nasional dan Kongres untuk menutup celah ini terus meningkat,” kata Tobin, yang kini menjabat direktur pelaksana perusahaan konsultan risiko geopolitik Garnaut Global.
Langkah terbaru AS ini juga diumumkan di tengah meningkatnya sorotan terhadap Megaspeed, perusahaan komputasi awan berbasis di Singapura yang dikaitkan dengan dugaan pengalihan cip canggih Nvidia ke China.
MENGAPA EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA MENJADI SASARAN?
Washington menilai Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand memiliki risiko di atas normal sebagai jalur pengalihan semikonduktor canggih ke tujuan yang tidak diizinkan.
Namun, Washington belum memberikan penjelasan terperinci kepada publik mengenai alasan masing-masing negara masuk dalam daftar tersebut.
Penetapan ini berlangsung di tengah pesatnya pertumbuhan Asia Tenggara sebagai tujuan investasi pusat data global, didorong meningkatnya permintaan layanan komputasi awan dan AI.
Singapura telah lama menjadi pusat perusahaan teknologi dan infrastruktur digital di kawasan, sementara Malaysia menarik investasi besar di sektor pusat data, terutama di Johor.
Indonesia dan Thailand juga aktif menarik investasi perusahaan teknologi internasional untuk mengembangkan ekonomi digital dan kemampuan AI mereka.
Namun, pesatnya pertumbuhan industri pusat data di kawasan ini turut memicu kekhawatiran bahwa teknologi canggih Amerika yang diimpor ke negara-negara tersebut pada akhirnya dapat digunakan perusahaan China yang terkena pembatasan AS.

Leave a Reply