loading…

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menekankan pentingnya humas pemerintah daerah menyampaikan program prioritas nasional. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menekankan pentingnya humas pemerintah daerah menyampaikan program prioritas nasional, termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan mulai 2026. Pesan itu disampaikan dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan, Jumat (23/10).

“Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga,” ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

Baca Juga: Sangkal BUMN Jadi Tempat Bagi-Bagi Jabatan, Bakom: Banyak Orang Berhenti Jadi Komisaris-Direksi

Hariqo menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga menampung masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian atau lembaga terkait. Ia menegaskan pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja karena kebutuhan masyarakat atas informasi hadir setiap saat.

“Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat,” ujarnya.

Ia menyebut kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN sebagai salah satu program yang perlu dijelaskan humas daerah dengan bahasa dan contoh yang dekat dengan warga. Pemerintah menaikkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2026, atau naik Rp500 ribu.



–