Sudaryono mengatakan, BGN telah menerima banyak permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan MBG. Permohonan itu akan diperiksa sebelum layanan diberikan secara bertahap.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.
WILAYAH 3T JADI PRIORITAS
Di tengah masih besarnya jumlah sekolah yang belum terlayani, BGN akan memprioritaskan perluasan MBG ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Maluku dan Papua termasuk dalam prioritas tersebut, dengan sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah diperkirakan belum mendapatkan MBG.
“Tentu wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono.
Untuk memperluas cakupan program, BGN berencana membuka lebih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG, di wilayah prioritas. Pembukaan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan daerah agar operasional program berlangsung aman, efisien dan tepat sasaran.
Di sisi lain, sebagaimana dilaporkan Kompas.id, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar perluasan MBG tidak semata-mata mengejar jumlah penerima. Menurutnya, keamanan pangan dan ketepatan sasaran juga harus menjadi perhatian utama, termasuk standar pengelolaan dapur SPPG.
“MBG memang secara kuantitas ini menjadi prioritas pemerintah. Namun, soal keamanan pangan, keselamatan pangan, menjadi sangat penting. Pengolahan dapur yang dulu tanpa SLHS (sertifikat laik higiene dan sanitasi), apalagi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),” ujar Edy.
Edy menilai, sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan SPPG perlu dibenahi, mulai dari standar keamanan pangan, keterbatasan tenaga berpengalaman, hingga jarak antara dapur dan penerima manfaat. Ia juga menyoroti sejumlah kantong stunting yang menurutnya belum mendapat perhatian semestinya, termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku dan Sulawesi Barat.
Sedangkan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Muhammad Haris juga menyerukan evaluasi berkelanjutan agar MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Menurutnya, program tersebut perlu memprioritaskan intervensi stunting terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah lima tahun.
“Angka stunting kita pada tahun ini masih 19 persen, pada tahun 2029 target pemerintah 14 persen. Masih ada 5 persen yang harus dilakukan, dikurangi, sehingga kita berharap pemberian manfaat ini betul-betul tepat sasaran,” ujar Haris.
Leave a Reply