BNPP Bersama Koarmada RI Bahas Strategi Penguatan Pengawasan Perbatasan Laut

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) membahas penguatan pengawasan dan pengamanan perbatasan laut. Termasuk pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan integrasi pusat kendali untuk mempercepat koordinasi antarlembaga.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dengan Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, di Markas Komando Armada RI, Kamis 15 Oktober 2026.

Melalui audiensi ini, BNPP RI dan Koarmada RI membahas langkah penguatan koordinasi dalam pengelolaan batas wilayah dan pengamanan perbatasan laut, mulai dari pengawasan wilayah strategis, peningkatan kapasitas petugas, hingga integrasi pusat kendali.

Baca juga: Perbatasan Jadi Prioritas, BNPP Perkuat Komunikasi Lintas Negara

Nurdin menyampaikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan dukungan kekuatan maritim yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan memastikan pengawasan wilayah perbatasan laut berjalan efektif.

“Kita berhadapan di laut itu dengan 10 negara. Sehingga keberadaan armada maritim kita yang kuat ini sangat menentukan pandangan dunia terhadap Indonesia. Kalau angkatan laut kita lemah, maka kita tidak akan sampai pada ujung-ujung titik batas negara kita,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Pengelolaan batas wilayah laut memiliki karakteristik berbeda dengan batas darat. Jika batas darat ditandai dengan patok, penentuan batas laut berkaitan dengan garis pangkal kepulauan dan titik referensi yang memerlukan pemeliharaan serta pengawasan secara berkelanjutan.