Gugatan Kecanduan Medsos Anak, Meta Bayar Rp319 T

KRISIS KESEHATAN MENTAL

Perusahaan media sosial masih menghadapi ribuan gugatan di pengadilan federal dan negara bagian dari individu, distrik sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya yang menuding mereka sengaja berupaya membuat anak-anak kecanduan dan memicu krisis kesehatan mental, termasuk masalah seperti kecemasan, depresi, dan kecenderungan bunuh diri. Gonzalez Rogers menangani banyak dari kasus tersebut.

Persidangan terhadap Meta mencakup gugatan dari California, Colorado, Kentucky, dan New Jersey yang menyatakan tindakan perusahaan itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen di masing-masing negara bagian.

Persidangan itu juga mencakup gugatan dari 29 negara bagian yang menuding Meta melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak federal dengan secara sadar mengumpulkan data pribadi anak-anak tanpa persetujuan orangtua dan menggunakan data tersebut untuk melatih AI generatif.

Meta sejak lama berargumen bahwa perusahaan itu tidak mungkin menyesatkan konsumen karena “kecanduan media sosial” bukan merupakan kondisi kejiwaan yang diakui.

Sebelum persidangan dimulai, Meta mengatakan, California, Colorado, Kentucky, dan New Jersey menuntut denda hingga US$1,4 triliun (Rp24.845,5 triliun).

Awal bulan ini, seorang hakim di New Mexico memerintahkan Meta membayar US$567 juta (Rp10,1 triliun) dan menerapkan langkah-langkah perlindungan bagi pengguna muda. Jumlah itu di luar US$375 juta (Rp6,7 triliun) yang diperintahkan juri untuk dibayar Meta dalam kasus yang sama pada Maret karena menyesatkan pengguna mengenai keamanan platformnya.

Masih pada Maret, juri di Los Angeles menyatakan Meta dan Google milik Alphabet lalai dalam merancang platform mereka dan memerintahkan keduanya membayar US$6 juta (Rp106,5 miliar) kepada seorang perempuan berusia 20 tahun yang mengatakan dirinya kecanduan Instagram dan YouTube sejak masih anak-anak.

Meta dan Google akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Bulan lalu, Komisi Eropa mengancam akan mendenda Meta jika perusahaan itu tidak mengubah sejumlah fitur produknya, setelah temuan awal menyatakan Meta melanggar regulasi Uni Eropa tahun 2022 yang mengatur penghapusan konten berbahaya oleh platform daring besar. Seorang juru bicara mengatakan, Komisi Eropa masih berdialog dengan Meta mengenai kemungkinan perubahan tersebut.

New Mexico tidak ikut dalam kesepakatan yang diumumkan pada Rabu.

Jaksa Agung New Mexico Raul Torrez mengatakan, kesepakatan tersebut belum mencakup sejumlah perubahan yang didorong oleh kasus yang diajukannya di negara bagian itu, termasuk perlindungan untuk mencegah orang dewasa menyasar anak-anak dan larangan interaksi chatbot AI bernuansa seksual dengan anak-anak. Namun, menurutnya, kesepakatan itu “merupakan kemajuan nyata dan menambah momentum untuk menuntaskan upaya melindungi anak-anak di dunia maya.”

Florida juga tidak ikut dalam kesepakatan dan berencana melanjutkan proses hukum.

“Pembayaran kepada negara-negara bagian itu tidak seberapa dibandingkan dengan dampak serius yang ditimbulkan fitur-fitur adiktif Meta yang berorientasi pada keuntungan terhadap anak-anak kita,” kata Jaksa Agung Florida James Uthmeier dalam sebuah pernyataan. “Kami akan menghadapi mereka di persidangan.”