ICW ungkap kontrak Rp14,69 miliar ke perusahaan Raffi Ahmad, Instagram Story Rp575 juta

INSTAGRAM STORY RATUSAN JUTA RUPIAH

ICW turut membandingkan besarnya anggaran jasa pemengaruh atau influencer dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengalami tekanan akibat kebijakan pemangkasan anggaran. ICW menyinggung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah.

Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, atau berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Menurut ICW, kebijakan tersebut turut memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam situasi tersebut, ICW mempertanyakan pengeluaran sebesar Rp575.655.000 untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717.

Organisasi antikorupsi itu membandingkan nilai kontrak tersebut dengan perkiraan sisa alokasi dana desa pada 2026.

Menurut perhitungan ICW, rata-rata desa diperkirakan hanya memiliki dana sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta setelah penyesuaian anggaran.

Artinya, nilai satu paket pengadaan Instagram Story tersebut bahkan lebih besar dibandingkan perkiraan sisa anggaran yang tersedia bagi satu desa.

Perbandingan ini menjadi salah satu dasar kritik ICW terhadap prioritas belanja pemerintah di tengah kebijakan efisiensi.

Selain mempertanyakan konsistensi efisiensi anggaran, ICW mengidentifikasi berbagai persoalan lain terkait pengadaan jasa influencer oleh kedua kementerian tersebut.

ICW menilai manfaat belanja jasa kementerian tidak dapat diukur secara terbuka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran publik untuk kegiatan promosi melalui influencer.

ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu, sehingga berpotensi membatasi persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

ICW turut mempersoalkan penggunaan uang publik untuk menggiring opini atau membangun citra pemerintah melalui figur populer.

ICW mengingatkan bahwa setiap kegiatan pengadaan seharusnya memiliki hubungan yang jelas dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian terkait.

Menurut ICW, pengadaan jasa influencer tidak semestinya menjadi kegiatan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan tujuan dan kebutuhan lembaga pemerintah.

Temuan ICW ini mempertanyakan dasar pengambilan keputusan dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah, khususnya untuk kontrak jasa influencer bernilai miliaran rupiah ketika sejumlah pos belanja publik mengalami pemangkasan.