JAKARTA: Indonesia didorong memanfaatkan peluang menjadi pemimpin diplomasi iklim global di tengah gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi dunia yang membuat transisi menuju emisi nol bersih (net-zero emissions) tak lagi bisa ditunda.
Saat membuka Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada Sabtu (1/8), Ketua dan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa perubahan iklim kini telah menjadi “the greatest blindspot in world affairs”.
Dengan perang yang berlangsung di berbagai kawasan, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), meningkatnya persaingan perdagangan, serta berbagai tantangan global lainnya, isu perubahan iklim kini semakin tersisih dari daftar prioritas internasional.
“Perubahan iklim kini menjadi sesuatu yang menarik, tetapi tidak lagi dianggap mendesak,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Dino mendorong pemerintah Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam diplomasi iklim, termasuk di forum G20, yang negara-negara anggotanya menyumbang hampir 80 persen emisi gas rumah kaca global.
Indonesia merupakan anggota G20 (Group of Twenty), forum internasional yang mempertemukan negara-negara maju dan berkembang utama di dunia untuk membahas serta mengoordinasikan kebijakan ekonomi.
Anggota lainnya meliputi Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, China, Turki, Uni Afrika, dan Uni Eropa.
Menurut Dino, Indonesia juga perlu menyampaikan secara terbuka kepada AS mengenai konsekuensi dari keputusannya menarik diri dari Kesepakatan Paris, dengan menegaskan bahwa langkah tersebut telah merugikan masyarakat internasional, termasuk Indonesia.
Ketika AS kembali mendorong penggunaan batu bara, negara-negara lain terpaksa menanggung beban emisi yang lebih besar. “Kami berharap mereka mau mendengarkan,” kata Dino.
Langkah konkret lain yang dapat diambil Indonesia adalah berpartisipasi secara aktif dalam COP31, yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, pada November mendatang.
Conference of the Parties (COP) merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Seluruh negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut diwakili dalam COP.
“Dulu Indonesia sangat gencar memperjuangkan isu kehutanan karena itulah keunggulan komparatif kita. Dunia tidak memiliki penyerap karbon alami yang lebih besar daripada hutan hujan tropis. Hal itu memberi kita daya tawar yang besar dalam membangun kerja sama internasional,” kata Dino kepada CNA.
Ia menambahkan bahwa keanekaragaman hayati juga merupakan bidang yang menjadi keunggulan Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk membangun koalisi internasional sekaligus mendorong negara-negara lain memperkuat komitmennya.
“Keanekaragaman hayati adalah salah satu aset terbesar Indonesia. Komunitas internasional juga bersedia berinvestasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Bahkan sudah ada konvensi global yang secara khusus didedikasikan untuk pelestariannya,” ujar Dino.
“Saya berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup hari ini, dan beliau sepakat bahwa keanekaragaman hayati adalah jawabannya.”
Leave a Reply