JAKARTA: Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dampak pengetatan ekspor cip kecerdasan buatan (AI) canggih oleh Amerika Serikat, yang menurut para pengamat berpotensi mengurangi daya tarik investasi dan menghambat kegiatan usaha di sektor teknologi dalam negeri.

“Pemerintah tengah mengkaji kebijakan tersebut dan meminta masukan dari pelaku industri mengenai potensi dampaknya terhadap kegiatan operasional dan investasi, termasuk di sektor pusat data,” ujar Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) dalam pernyataannya kepada CNA, Rabu (18/11).

Bakom menambahkan bahwa Indonesia terbuka untuk “berdialog secara teknis dengan pihak-pihak terkait guna memperjelas penerapan kebijakan tersebut dan memastikan akses terhadap teknologi komputasi canggih tetap terjaga untuk penggunaan komersial yang sah”.

Pada Senin (16/11), AS mengumumkan pengetatan ekspor cip AI canggih ke Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brasil karena khawatir kelima negara tersebut menjadi jalur pengalihan cip ke China.

Aturan baru itu mewajibkan perusahaan memperoleh izin pemerintah AS untuk mengekspor, mengekspor kembali, atau memindahkan cip AI canggih tertentu ke kelima negara tersebut.

Pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memengaruhi pandangan investor terhadap industri cip Indonesia.

“Saya rasa investor akan jauh lebih berhati-hati, terutama investor dari negara-negara Barat, baik Amerika maupun Eropa,” ujar M. Habib Abiyan Dzakwan, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

Pembatasan juga berlaku bagi pusat data di luar negeri yang menyediakan kapasitas komputasi besar bagi perusahaan berkantor pusat di China, Rusia, Iran, Kuba, dan negara lain yang terkena pembatasan ekspor AS.

Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bakom RI menyebut, ekspor perangkat semikonduktor dan sirkuit terpadu elektronik Indonesia mencapai sekitar US$4,1 miliar pada 2025, naik dari US$1,5 miliar pada 2024.



Source link