KAI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang karena Keselamatan

JAKARTA: PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang setelah menemukan sejumlah risiko terkait usia dan kondisi armada. 

Di tengah keputusan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta KAI segera memenuhi kebutuhan delapan rangkaian KRL tambahan untuk meningkatkan layanan transportasi masyarakat.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, keputusan pembatalan impor diambil setelah tim perusahaan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kereta di Jepang. Hasil evaluasi menunjukkan, rata-rata usia kereta telah mencapai 28 tahun, sehingga menimbulkan pertimbangan terkait keselamatan, keberlanjutan pemeliharaan, dan risiko kelelahan material pada struktur kereta.

“Rata-rata umurnya 28 tahun. Nah, dengan pertimbangan 28 tahun ini kita melihat lagi, satu seperti yang saya sampaikan tadi, perintah kita itu adalah safety, safety, safety,” ujar Bobby di Jakarta, Selasa (10/11), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Bobby, KAI mengelompokkan kereta berusia 10 tahun sebagai armada yang masih muda, 20 tahun sebagai separuh baya, dan lebih dari 20 tahun sebagai kereta tua. Dengan rata-rata usia mencapai 28 tahun, KRL bekas Jepang dinilai kurang ideal untuk kebutuhan operasional jangka panjang.

Ia menegaskan penambahan kapasitas angkut tidak boleh mengorbankan keselamatan penumpang. “Jangan sampai faktor safety ini terabaikan karena kita hanya mau mengangkut volume. Itu bahaya,” kata Bobby.

PEMERINTAH MINTA DELAPAN RANGKAIAN SEGERA DIADAKAN

Menyusul pembatalan impor tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, kebutuhan delapan rangkaian KRL yang belum terpenuhi harus menjadi prioritas. 

Pemerintah masih perlu membahas skema pengadaannya dengan mempertimbangkan kecepatan pemenuhan kebutuhan, standar keselamatan, dan keberlangsungan industri kereta nasional.

“Delapan (rangkaian KRL) itulah yang paling tidak harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu,” ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11), kepada CNN Indonesia.

Dudy menjelaskan, rencana pengadaan sebelumnya mencakup sekitar 30 rangkaian KRL. Sebanyak 11 rangkaian berasal dari China, sementara sebagian lainnya diproduksi di dalam negeri. 

Namun, masih terdapat delapan rangkaian yang pengadaannya belum terselesaikan.

Menhub mengaku belum membahas langsung keputusan pembatalan impor dengan Bobby. Ia ingin mengetahui pertimbangan KAI sebelum menentukan langkah selanjutnya, tetapi menegaskan bahwa pengadaan armada harus tetap mengutamakan keselamatan dan kualitas pelayanan.

“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” kata Dudy.

Dudy menyerahkan penentuan skema pengadaan kepada KAI berdasarkan pertimbangan bisnis perusahaan. Namun, ia meminta agar kepentingan industri dalam negeri turut diperhatikan melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

KAI SIAPKAN PENGADAAN 23 RANGKAIAN BARU

Sebagai alternatif impor KRL bekas, KAI berencana mengadakan 23 rangkaian kereta baru dalam dua hingga tiga tahun mendatang. 

Pengadaan tersebut akan melibatkan PT Industri Kereta Api (INKA), sekaligus membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri. Dari rencana itu, delapan rangkaian menjadi prioritas untuk segera dipenuhi.

Sebelum membatalkan impor, KAI telah mempertimbangkan tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan armada, yakni mempercepat produksi kereta oleh INKA, mengoptimalkan atau memperpanjang masa operasional kereta yang ada, serta mendatangkan KRL bekas dari Jepang. Opsi terakhir akhirnya dibatalkan setelah evaluasi kondisi armada.

Kebutuhan penambahan kereta semakin mendesak seiring tingginya jumlah pengguna KRL Jabodetabek, yang mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari pada semester pertama 2026. 

Di sisi lain, rata-rata usia kereta yang dioperasikan KAI telah melampaui 41 tahun, sementara 13 rangkaian harus dikonservasi atau dipensiunkan sepanjang tahun ini.

Dudy meminta KAI memilih skema pengadaan yang paling cepat dan tepat untuk memastikan kebutuhan penumpang tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kualitas layanan.

“KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting, kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan kereta yang baik,” ujarnya.