loading…

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, 70 persen sisanya memerlukan partisipasi sektor swasta dan mitra internasional. Foto/Dok

JAKARTA – Potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim diperkirakan dapat mencapai Rp544 triliun. Di saat yang sama, pembiayaan aksi iklim masih menghadapi kesenjangan besar dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN diperkirakan hanya mampu menopang sekitar 30% kebutuhan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, 70 persen sisanya memerlukan partisipasi sektor swasta dan mitra internasional. Ia pun mengajak dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

“Perubahan iklim sudah kita rasakan melalui El Nino berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan panen, serta ancaman terhadap penghidupan masyarakat,” ujar Zulhas dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Rabu (7/10/2026).

Baca Juga: Bumi Mengalami Suhu Terpanas dalam 100.000 Tahun Terakhir

“Kita perlu pembiayaan yang bergerak sampai ke lapangan. Pemerintah membuka ruang bagi sektor swasta untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang terukur sekaligus memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Zulhas, kesenjangan pembiayaan aksi iklim dapat ditutup melalui lima mesin pertumbuhan hijau dan dua pintu investasi, yakni pasar karbon/NEK serta proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Baca Juga: Singapura Mulai Proyek Raksasa Lawan Kenaikan Permukaan Laut

Strategi Pembangunan Berketahanan Iklim, menurut data yang disampaikan, berpotensi menekan risiko kerugian ekonomi nasional hingga 79,2 persen, setara Rp61,71 triliun. Pemerintah juga menempatkan hutan, gambut, mangrove, laut, dan sawah sebagai aset iklim yang menopang sistem pangan sekaligus perlu dilindungi bersama masyarakat yang menjaganya.



–