loading…

Ketidaksiapan administrasi perpajakan dan pencatatan keuangan berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan hingga kesulitan memantau kinerja usaha bagi perusahaan asing. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Ketidaksiapan administrasi perpajakan dan pencatatan keuangan berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan hingga kesulitan memantau kinerja usaha bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Risiko tersebut semakin relevan dengan penerapan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 pada 2026.

“Bagi perusahaan dengan induk di luar negeri, ditambah perbedaan istilah, jam kerja, dan bahasa antara kantor pusat dan otoritas lokal, hal-hal teknis ini mudah terlewat,” kata Business Development Manager PT Sinar Wilshire Pertama Andi dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga: DJP Tegaskan Bayar Pajak Tak Bertentangan dengan Ajaran Islam

Andi menjelaskan perbedaan bahasa, zona waktu, dan pemahaman terhadap sistem administrasi lokal dapat membuat sejumlah kewajiban teknis terlewat. Kondisi itu menuntut perusahaan asing mengoordinasikan kewajiban bisnis antara kantor pusat di luar negeri dan tim operasional di Indonesia secara lebih terstruktur.



–