Ketua Forum Jalan Tol Temui Ketum APTISI, Kampus Disiapkan Jadi Ruang Uji Kebijakan Tol

JAKARTA – Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) M. Alkautsar bertemu Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko di Kompleks Kantor Pos Pusat, Rabu (21/10/2026). Pertemuan membahas Memorandum of Understanding (MoU), jejaring riset, dan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan jalan tol di sejumlah perguruan tinggi.

Penjajakan kerja sama MTI dengan APTISI ini untuk melibatkan perguruan tinggi dalam mengkaji dan mengevaluasi kebijakan jalan tol nasional. Kampus diharapkan menjadi ruang independen untuk menguji kebijakan tarif, Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna, hingga dampak sosial-ekonomi pembangunan infrastruktur.

Kerja sama yang dijajaki mencakup penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU), pembentukan jejaring riset, serta penyelenggaraan focus group discussion (FGD) di sejumlah perguruan tinggi.

Baca juga: Singgung Karhutla, Prabowo: Negara Tertentu yang Suka Hina Indonesia pada Saatnya Kita Buka Perusahaannya

“Kita ingin menjadikan kampus sebagai laboratorium kebijakan jalan tol nasional. Kebijakan tarif, Standar Pelayanan Minimal, keselamatan, hingga dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol harus memiliki ruang pengujian akademik yang independen dan objektif,” kata Alkautsar dalam keterangan persnya.

Menurut Alkautsar, FGD akan digelar dari kampus ke kampus dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), serta masyarakat pengguna jalan. Setiap perguruan tinggi diharapkan membedah persoalan jalan tol berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing dan merumuskannya menjadi rekomendasi kebijakan.

Isu yang akan dibahas antara lain penyesuaian tarif, kualitas pelayanan, keselamatan pengguna jalan, pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta manfaat ekonomi pembangunan jalan tol bagi masyarakat sekitar. Hasil kajian tersebut akan didorong menjadi masukan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, dan Komisi V DPR.