loading…

Labubu, mainan populer berwujud kelinci yang jadi sensasi konsumen global, diduga mengandung kapas asal Xinjiang, China. AS larang impor produk kapas Xinjiang atas dugaan praktik kerja paksa terhadap etnis Uighur. Foto/Jared Soares/The New York Times

JAKARTA – Mainan populer berwujud kelinci yang menjadi sensasi konsumen global, Labubu, mendadak terseret ke dalam perdebatan politik berskala besar di Amerika Serikat (AS) mengenai rantai pasok China, tuduhan kerja paksa, dan batas kemampuan penegakan hukum impor.

Mengutip dari Etruth.mv, Jumat (16/10/2026), Labubu yang menjadi koleksi banyak orang ini mendapat sorotan tajam setelah muncul dugaan bahwa beberapa produknya mengandung kapas yang bersumber dari wilayah Xinjiang.

Baca Juga: Prancis dan Jerman Usulkan ‘Tombol Merah’ untuk Tangkal Agresi Ekonomi China

Kontroversi ini beriringan dengan langkah sekelompok anggota Kongres AS dari dua partai (bipartisan) yang mendesak Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menjelaskan seberapa efektif Washington mencegah masuknya barang-barang yang terikat dengan kerja paksa ke pasar Amerika.

Tekanan ini muncul hanya beberapa pekan setelah DHS melakukan perluasan terbesar pada Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA) Entity List, dengan menambahkan 43 perusahaan baru dan menjadikan total entitas yang dibatasi menjadi 187 perusahaan.

Kompleksitas Pelacakan dan Desakan Kongres

Undang-undang UFLPA yang berlaku sejak Juni 2022 menciptakan praduga sangkal bahwa barang-barang yang ditambang, diproduksi, atau diolah secara keseluruhan maupun sebagian di Xinjiang, atau oleh entitas dalam daftar UFLPA, dibuat dengan kerja paksa dan dilarang masuk ke AS kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Namun, dalam surat bertanggal 3 September yang ditandatangani oleh delapan anggota Kongres terkemuka, termasuk Ketua Komite Seleksi DPR untuk China John Moolenaar dan Co-Chair CECC Chris Smith, muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan di perbatasan. Ada tiga hal penting yang dipertanyakan.

Pertama, penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Para pembuat undang-undang mendesak DHS untuk memaparkan bagaimana badan bea cukai (CBP) memanfaatkan AI untuk menilai informasi negara asal dan dokumentasi rantai pasok.



–