loading…

Ratusan mahasiswa mendatangi Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, Senin (19/10/2026), menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku ilegal mining dan bekingnya. FOTO/IST

JAKARTA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (KMSJ) mendatangi Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, Senin (19/10/2026). Mereka menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku ilegal mining dan bekingnya.

Massa membentangkan spanduk besar adanya dugaan aktivitas ilegal di IUP perusahaan tambang PT BP di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

“Kami tagih janji Presiden. Di Sidang Umum MPR Presiden perintahkan Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI tindak tegas pelaku dan beking ilegal mining. Kami menguji, apakah perintah itu masih berlaku,” kata Kuasa Hukum PT BP, Sasriponi Bahrin Ronggolawe dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Sasriponi mengungkap fakta adanya 7 putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan PT BP. Putusan terakhir PK Nomor 623/PK/Pdt/2026 dan Kasasi TUN Nomor 210 K/TUN/2026 menyatakan Akta 93 sah dan PT PAS tidak punya hak atas PT BP. Namun putusan Mahkamah Agung itu diabaikan begitu saja.

“Sudah 2 putusan PK Mahkamah Agung tidak juga dihiraukan sama sekali oleh ESDM dan Kemenkum,” ujar Sasriponi.



–