Najib Razak resmi jadi tahanan rumah, tinggalkan penjara

Pada September tahun ini, Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib yang memungkinkannya menjalani sisa hukuman sebagai tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, dengan syarat membayar denda yang ditetapkan pengadilan.

Partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), membayar denda tersebut pada 6 November setelah kampanye penggalangan dana yang diselenggarakan oleh para pendukung mantan perdana menteri itu.

Tahanan rumah tersebut hanya berlaku untuk hukuman enam tahun yang telah dikurangi dalam persidangan pertama. Ketentuan itu tidak mencakup hukuman penjara 15 tahun terpisah yang dijatuhkan pada Desember 2025 atas kasus korupsi dan pencucian uang dalam persidangan besar kedua terkait skandal 1MDB. Najib tengah mengajukan banding atas hukuman tersebut.

Dalam permohonan tertulis, Jaksa Agung menetapkan bahwa Najib harus “dikembalikan ke Penjara Kajang pada 24 Agustus 2028 untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus 1MDB”.

Setelah Najib dibawa kembali ke penjara pada 6 November, istana mengeluarkan teguran terbuka. Sultan Ibrahim mengatakan, kewenangan untuk memberikan pengampunan merupakan hak prerogatif kerajaan berdasarkan Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia.

“Pelaksanaan kewenangan ini harus dihormati sesuai dengan kedudukan Monarki Konstitusional dan prinsip supremasi hukum,” kata Sultan Ibrahim.

“Mengingat seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, setiap argumen yang mempertanyakan perintah tersebut sama dengan menentang titah Yang di-Pertuan Agong.”

Kantor Jaksa Agung kemudian membela penanganannya terhadap perintah tahanan rumah tersebut. Lembaga itu menegaskan bahwa pihaknya tidak mempertanyakan atau menentang pengampunan kerajaan, serta menyatakan bahwa tuduhan penghinaan atau pengkhianatan terhadap raja tidak berdasar.

Kantor Jaksa Agung mengatakan, diperlukan kejelasan dari pengadilan mengenai dampak perintah pembebasan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi pada Jumat setelah denda dibayar. Pertanyaan utamanya adalah apakah perintah pembebasan tersebut berarti Najib telah menyelesaikan hukuman pertamanya atau masih memiliki sisa masa hukuman, karena hal itu akan menentukan kapan hukuman keduanya mulai dijalani.