loading…

Penyegelan lahan perusahaan lantaran menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: Dok Kemenhut

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Indrajaya mengkritik langkah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, sanksi administratif saja tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana yang ditanggung masyarakat.

Politikus PKB ini menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah harus memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini bukan semata-mata soal administrasi, tetapi juga soal citra pemerintahan dalam menegakkan hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara justru takut menghadapi kekuatan korporasi,” ujar Indrajaya, Senin (26/10/2026).

Baca juga: Bertambah Jadi 6 Petugas yang Gugur, BNPB Evaluasi Operasi Penanganan Karhutla

Dia menambahkan, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah yang menyeluruh, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.



–