Kasus penyadapan ini mencuat setelah Bareskrim Polri pada Selasa (3/11) menetapkan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dua hari kemudian, Kamis (5/11), polisi menetapkan mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Yusril mengatakan, kasus tersebut berpotensi berkaitan dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP, yang kini tengah dikaji bersama ketentuan pidana terkait penyadapan atau intersepsi elektronik.
Menurutnya, salah satu dugaan motif yang didalami adalah upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Penyelidik juga mendalami kemungkinan tindak pidana yang lebih serius, termasuk upaya pembunuhan Presiden atau penggulingan pemerintahan.
Namun, Yusril menegaskan, semua dugaan tersebut belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berlangsung. Penentuan tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyelidik berdasarkan bukti yang ditemukan.
“Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.
Yusril menambahkan, aparat penegak hukum masih terus memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendengarkan keterangan para ahli untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Di tengah penyidikan tersebut, Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi enam saksi kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
“Saya kira Bareskrim Polri akan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai amanat undang-undang,” ujar Yusril.
Leave a Reply