JAKARTA: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mengkaji permohonan perlindungan dari Polri terhadap enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Kasus yang menyeret empat jenderal polisi tersebut kini masih dalam penyidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan bahwa permohonan perlindungan bagi keenam saksi telah diajukan Polri pada pekan lalu. Namun, ia belum mengungkap identitas para saksi karena bersifat rahasia. LPSK juga belum memastikan kapan proses penelaahan permohonan tersebut akan selesai.
“Diajukan minggu lalu. (Sekarang) Masih dilakukan penelaahan,” kata Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Senin (9/11), dikutip Kompas.id.
EMPAT JENDERAL POLISI JADI TERSANGKA
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung sejak 2025.
Keempatnya diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik atau laporan polisi yang sah, serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Mereka juga diduga berupaya menghapus jejak aktivitas penyadapan dari sistem pada Oktober 2026.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Suhermanto sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik serta dua ahli pidana. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis (5/11).
Terungkapnya kasus ini juga memicu sejumlah langkah di tingkat pemerintahan. Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Istana menghormati proses hukum yang berlangsung, tetapi melihat adanya indikasi makar dalam kasus tersebut.
Di tengah penyidikan, Prabowo juga memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Henindra ke Istana dan bertemu dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11) malam.
DPR DESAK PENGUNGKAPAN DALANG PENYADAPAN
Kasus ini turut mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11) untuk membahas perkembangan penyidikan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pembahasan akan mencakup pengungkapan dalang, motif, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto, menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara tidak bisa dianggap sekadar pelanggaran etik di lingkungan kepolisian. Menurutnya, kasus tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan perlindungan privasi masyarakat.
“Penyadapan ilegal yang melibatkan oknum aktif Polri terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa,” ujar Rofik.
“Negara tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Rofik mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, dan kepentingan di baliknya. Ia juga meminta audit profesional terhadap perangkat komunikasi, rekaman, serta alur penyebaran informasi untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Jangan berhenti di permukaan, bongkar sampai ke akar persoalannya,” kata Rofik.
Meski Istana telah menyinggung adanya indikasi makar, Rofik mengingatkan bahwa penerapan pasal makar dalam KUHP harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian objektif, bukan spekulasi. Ia merujuk pada Pasal 191 KUHP tentang makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pasal 193 mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Rofik menilai, pengungkapan kasus ini juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola institusi penegak hukum, terutama dalam memperketat pengawasan terhadap kewenangan intelijen dan penyadapan.
Leave a Reply