loading…

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menilai dasar pemberhentian Presiden harus diuji terhadap perbuatan menurut konstitusi. Presiden tak bisa diturunkan begitu saja akibat keterkaitan sengketa Wapres. Foto: Dok Sindonews

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menilai dasar pemberhentian Presiden harus diuji terhadap perbuatan menurut konstitusi. Presiden tak bisa diturunkan begitu saja akibat keterkaitan sengketa Wakil Presiden (Wapres).

Dia menerangkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta keputusan MPR.

Baca juga: Pemakzulan Sara Duterte dan Wacana Pemakzulan Gibran

Ketatnya mekanisme tersebut dinilai bagian dari penghormatan terhadap mandat rakyat melalui sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

“Dasar pemberhentian Presiden harus diuji terhadap perbuatan atau keadaan Presiden sendiri menurut konstitusi. Dia tidak dapat diturunkan begitu saja dari sengketa mengenai Wapres,” ujar Azis, Sabtu (24/10/2026).

Menurut dia, Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak. Untuk itu, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menggerakkan koalisi untuk memberhentikan Gibran tidak dapat dipandang sebagai kewajiban konstitusional yang otomatis harus dilaksanakan.

Azis juga menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.



–