JAKARTA: Sebanyak 20.980 prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) dikerahkan ke Jakarta pada awal November 2026, memunculkan pertanyaan mengenai situasi keamanan ibu kota. 

TNI menyatakan mobilisasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman sekaligus persiapan latihan militer, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah kabar bahwa wilayahnya berstatus siaga 1.

Personel yang dikerahkan berasal dari Korps Marinir, Komando Armada (Koarmada) I, Koarmada II, serta sejumlah satuan pendukung lainnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul membenarkan adanya pergerakan pasukan tersebut dan menegaskan bahwa pengerahan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas negara.

“Mobilisasi prajurit adalah bagian integral dari kesiapsiagaan TNI untuk melindungi seluruh rakyat serta menjaga keutuhan NKRI, yang senantiasa dilaksanakan berlandaskan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian pernyataan Tunggul yang diterima CNA Indonesia, Jumat pagi (6/11). 

Pergeseran personel juga berkaitan dengan persiapan sejumlah latihan militer yang akan digelar TNI AL di wilayah Banten.

Latihan tersebut mencakup Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, Tangerang, serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto secara terpisah menjelaskan bahwa kesiapsiagaan pasukan merupakan prosedur internal militer untuk memastikan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dapat dikerahkan ketika diperlukan.

Kebijakan kesiapsiagaan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026.

“Siaga ini digunakan untuk dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman, berbagai ancaman yaitu ancaman itu ada dua, ancaman alam dan buatan,” kata Agus di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/11).

Agus memerinci ancaman alam yang diantisipasi meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan tsunami.

Adapun ancaman akibat tindakan manusia mencakup konflik sosial, terorisme, separatisme, hingga makar.

Ketika ditanya apakah mobilisasi puluhan ribu prajurit tersebut berkaitan dengan ancaman khusus, Agus tidak menyebutkan adanya situasi tertentu yang menjadi dasar pengerahan.

Ia menekankan bahwa langkah kesiapsiagaan diberlakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga kemampuan operasional militer.

“Kita selalu mengantisipasi setiap wilayah, kita berlakukan siaga tersebut supaya kesiapsiagaan personil dan alutsista tetap terjaga. Makanya kita melakukan siaga terus,” tuturnya.

PRAMONO BANTAH JAKARTA BERSTATUS SIAGA 1

Di tengah pergerakan militer tersebut, kabar mengenai penetapan status siaga 1 di Jakarta turut beredar di media sosial.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah informasi tersebut dan menyatakan belum menerima pemberitahuan maupun koordinasi dari pemerintah pusat mengenai perubahan status keamanan ibu kota.

Menurut Pramono, penetapan status kesiapsiagaan yang berkaitan dengan wilayah Jakarta semestinya turut dikomunikasikan kepada pemerintah daerah.

“Saya tidak, karena apa pun, sebagai gubernur, kalau ada siaga 1 pasti saya dikoordinasikan,” kata Pramono, dikutip Kompas.com di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/11).

Ia juga memastikan aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI tetap berjalan seperti biasa, tanpa adanya perubahan kegiatan akibat kabar tersebut.

“Wong kita juga rapat baik-baik saja. Jadi saya tidak mendengar itu,” jelasnya.



Source link