loading…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dinamika keabsahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi Gibran sebagai Wapres. Foto: Dok Sindonews
Pakar komunikasi politik sekaligus Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai aspek konstitusionalitas perlu menjadi perhatian dalam setiap putusan MK, karena berkaitan dengan posisi MK sebagai lembaga yang memiliki tugas menjaga konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.
Baca juga: Ijazah Gibran Tak Nongol di Sidang MK, Ferdinand: Kesimpulan Orang Waras Memang Ijazahnya Tidak Ada
“Karena ini persoalan putusan Mahkamah, ini kan persoalan di wilayah hukum dan tugas MK menjaga konstitusi. Nah, aspek konstitusionalitas memang perlu sekali ditegakkan di Republik ini,” ujar Gun Gun, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, putusan MK dapat memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan MK dalam putusan tersebut berpotensi membuat masyarakat kembali mempertanyakan posisi Wapres Gibran.
Meski MK menolak permohonan pemohon dan posisi Gibran secara hukum tetap sah sebagai Wakil Presiden, Gun Gun berpendapat bahwa klarifikasi personal dari yang bersangkutan tetap memiliki bobot politik yang penting.
“Misalnya pernyataan dari Gibran sendiri sebagai orang yang menjadi menjadi objek yang dimohonkan oleh pemohon dalam konteks ini Denny Indrayana. Dari sisi komunikasi politik, menurut saya pernyataan publik penting untuk merespons,” katanya.

Leave a Reply