
loading…
Jamal Wiwoho. Foto/Istimewa
Dosen S3 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret/Inspektur Jenderal Kemenristekdikti 2015-2019/Rektor UNS 2019-2024.
RESHUFFLE kabinet kembali menjadi perhatian publik. Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Sebanyak 18 pejabat dilantik, terdiri atas menteri, wakil menteri, pejabat tinggi lembaga/badan, Kapolri, Wakapolri, dan unsur pimpinan Ombudsman. Sehari kemudian, Jumat 2 Oktober 2026, Presiden kembali melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ).
Dua peristiwa yang berlangsung berurutan tersebut menarik dilihat bukan hanya sebagai pergantian pejabat, tetapi sebagai gambaran mengenai semakin luasnya lingkaran kekuasaan dan pembantu Presiden.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari gerbong Presiden ke-8 tersebut? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah semakin banyak pejabat di sekitar Presiden otomatis membuat pemerintahan semakin efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat?
Dari Reshuffle Ke Politik Tukar Kursi
Dalam reshuffle 1 Oktober, sejumlah perubahan memperlihatkan adanya pergeseran posisi yang cukup menarik. Bahlil Lahadalia, misalnya, dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara tetap menjabat Menteri ESDM. Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK, Dudung Abdurachman menjadi Menko Politik dan Keamanan, sedangkan Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji dipercaya sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasarmita- sesama kader Partai Golkar.
Di lingkungan keamanan, terjadi pula perpindahan posisi yang menarik perhatian. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya Kapolri dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sementara Dudung Abdurachman yang sebelumnya berada di lingkungan kepresidenan masuk ke posisi Menko Politik dan Keamanan. Dedi Prasetyo yang sebelumnya Wakapolri kemudian mendapat posisi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Baca Juga: 8 Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo: Bahlil, Sugiono, dan Dudung Kini Jadi Menko
Fenomena semacam ini dapat disebut sebagai politik tukar kursi. Istilah tersebut tidak harus dimaknai secara negatif. Dalam manajemen pemerintahan, rotasi pejabat dapat diperlukan untuk menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan baru. Pergantian juga dapat menjadi instrumen Presiden untuk memperkuat koordinasi dan menjalankan prioritas pembangunan. Namun, rotasi akan kehilangan makna apabila publik hanya melihat pergantian nama tanpa menemukan perubahan nyata dalam kebijakan dan kinerja. Karena itu, ukuran reshuffle seharusnya bukan sekadar siapa menggantikan siapa, melainkan apa yang berubah setelah pergantian itu dilakukan.
Kabinet 49 Kementerian dan 57 Wakil Menteri
Persoalan menjadi lebih menarik jika dilihat dari ukuran struktur kabinet. Setelah reshuffle 1 Oktober 2026, Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian dan 57 wakil menteri. Jumlah kementerian bertambah satu dibandingkan struktur awal pemerintahan, sedangkan jumlah wakil menteri meningkat dari 55 menjadi 57.
Pada saat yang sama, dibentuk pula Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Bahkan, terdapat jabatan baru Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan kepada Drajad Hari Wibowo.

Leave a Reply