SERANGAN TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI?

Lebih dari 3.700 orang diperkirakan telah ditangkap di Inggris atas dugaan memberikan dukungan kepada Palestine Action sejak organisasi tersebut dilarang pada Juli tahun lalu.
Sebagian besar dari mereka ditangkap karena membawa poster bertuliskan, “Aku menentang genosida, aku mendukung Palestine Action.”

Akibatnya, sekitar 2.500 orang telah didakwa, tetapi belum ada satu pun yang menjalani persidangan karena gugatan hukum terhadap pelarangan tersebut masih berlangsung dan dijadwalkan akan disidangkan di Mahkamah Agung Inggris bulan depan.

Sebagian besar penangkapan dan dakwaan berkaitan dengan Pasal 13 Undang-Undang Terorisme Inggris, yang mengatur hukuman maksimal enam bulan penjara.

Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action yang mengajukan gugatan hukum terhadap pelarangan organisasi tersebut, turut mengkritik situasi yang dialami Rooney.

“Ketidakmampuan Sally Rooney untuk menerbitkan karyanya di Inggris menandai titik terendah baru dalam serangan terhadap kebebasan berbicara yang semakin meningkat akibat pelarangan Palestine Action…” ujar Ammori.

“(Dia) telah mengambil sikap yang berani dan berpegang teguh pada prinsipnya sejak rencana pelarangan Palestine Action pertama kali diumumkan. Dia menolak mengorbankan keyakinannya, meskipun harus menanggung kerugian besar secara pribadi maupun profesional,” tuturnya.

“Karya-karyanya seharusnya dirayakan dan tersedia secara luas, bukan justru disingkirkan dari rak-rak toko buku di Inggris hanya karena dia menolak ikut terlibat dalam pembungkaman solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tidak seharusnya ada penulis yang harus memilih antara prinsip yang diyakininya dan kebebasan untuk menerbitkan karya.”

Kerry Moscogiuri, kepala eksekutif Amnesty International UK, juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak pelarangan tersebut terhadap kebebasan berekspresi dan dunia seni.

“Terlepas dari apa pun pandangan seseorang terhadap Palestine Action, kita semua seharusnya merasa khawatir ketika undang-undang yang dimaksudkan untuk memerangi terorisme justru berujung pada pembungkaman kebebasan berkesenian dan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan perbedaan pendapat politik secara damai,” katanya.

“Para penulis tidak seharusnya melihat buku-buku mereka menghilang dari rak toko hanya karena keyakinan politik mereka. Begitu pula, masyarakat tidak seharusnya dipaksa memilih antara menyuarakan hati nurani dan mempertahankan mata pencaharian mereka,” tuturnya.

“Kesediaan Sally Rooney untuk menerima konsekuensi pribadi dari keyakinannya patut mendapat pengakuan. Ada bahaya nyata bahwa orang lain, setelah melihat harga yang harus dia bayar, akan memutuskan bahwa mereka tidak mampu menanggung risiko untuk ikut bersuara.”

Meski demikian, buku-buku Rooney masih dijual di sejumlah toko buku di pusat kota London pada Rabu (14/10) sore, menurut laporan The Guardian.

Jaringan toko buku Waterstones mengatakan bahwa stok buku Rooney yang sudah tersedia masih dapat dijual. Gian Carlo, seorang penjual buku di Henry Pordes Books, menyampaikan hal serupa.

“Dalam kasus ini, tidak ada uang yang masuk ke Sally Rooney. Kami menjual berbagai jenis buku, dan stok buku tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan penulisnya. Aku tak bisa mengatakan bahwa aku tak setuju dengannya,” ujarnya.

Sementara itu, John Clegg, seorang penjual buku di London Review Bookshop, mengaku langsung memesan lebih banyak buku Rooney setelah mengetahui kabar tersebut.

“Aku langsung memesan lebih banyak buku begitu melihat beritanya. Aku melihat jumlah stoknya turun menjadi nol, jadi aku berharap pesananku tetap bisa diproses. Banyak orang pasti akan mencari buku-bukunya, sementara kami tidak akan bisa lagi mendapatkannya melalui Faber,” katanya.

Clegg juga menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Rooney untuk tetap mempertahankan prinsipnya.

“Bagus sekali dia berani mengambil sikap. Undang-undang ini tampaknya sungguh tak masuk akal,” pungkasnya. 



Source link