Perusahaan yang diidentifikasi pemerintah wajib menunjuk tim profesional dari panel untuk menyelidiki secara menyeluruh kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasokan mereka, serta menyerahkan hasil audit mendalam kepada pemerintah.
Setiap tim pemeriksa akan terdiri dari perusahaan investigasi dan firma hukum yang memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Tim ini juga dapat melibatkan pihak ketiga atau pakar lain untuk membantu pekerjaan mereka, termasuk melakukan penginderaan jauh dan analisis geospasial guna meneliti data titik panas dari satelit.
“Pemeriksaan akan dilakukan dengan biaya yang ditanggung perusahaan masing-masing. Tim pemeriksa akan menyerahkan laporan evaluasi kepada NEA, yang akan mempertimbangkan temuan tersebut untuk menentukan apakah perlu ada tindakan lebih lanjut,” kata kedua lembaga.
MinLaw dan NEA menambahkan, anggota panel dapat ditambah jika diperlukan.
“Sejumlah firma hukum tidak dapat ditunjuk sebagai anggota panel karena mereka memberikan nasihat hukum kepada beberapa perusahaan yang telah diidentifikasi pemerintah,” kata kedua lembaga.
Langkah ini diambil setelah para eksekutif senior dari 10 perusahaan yang diduga penyebab kabut asap dipanggil menghadiri pertemuan yang jarang terjadi dengan tiga menteri Singapura pada Rabu.
Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu bertemu dengan para pimpinan perusahaan itu untuk menyampaikan tuntutan pemerintah Singapura serta rencana memperkuat aturan hukum guna meminta pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan polusi kabut asap.
Pertemuan itu juga dihadiri Davinder Singh dan pejabat senior dari Kejaksaan Agung Singapura (AGC), NEA, dan MinLaw.
Perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.
Seluruh perusahaan tersebut telah menerima pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas dan berjanji dalam pertemuan itu untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan Singapura.
TUGAS PANEL KHUSUS
MinLaw saat itu menyatakan, pemerintah akan memeriksa aktivitas perusahaan dalam dan luar negeri, hubungan korporasi, serta rantai paso mereka untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam menyebabkan atau membiarkan kebakaran yang memicu atau memperparah kabut asap.
Mengingat struktur korporasi dan pengaturan bisnis yang kompleks dapat melibatkan berbagai yurisdiksi, panel ini bertugas membantu pemerintah mengungkap fakta.
“Pemerintah akan mewajibkan perusahaan-perusahaan ini memberikan akses penuh terhadap informasi dan fakta relevan lainnya mengenai kegiatan operasional, rantai pasok, dan struktur grup perusahaan mereka untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam menyebabkan atau membiarkan kebakaran tersebut,” kata kementerian sebelumnya.
Leave a Reply