Sinyal di balik reshuffle terbesar Prabowo

JABATAN PRIORITAS

Posisi yang dipilih Prabowo untuk dirombak menjadi petunjuk paling kuat mengenai prioritasnya, kata para pengamat.

Setelah hampir dua tahun menjabat, Prabowo dinilai sudah memiliki cukup waktu untuk menilai pejabat mana yang ingin dipertahankan di sekelilingnya dan lembaga mana yang ingin dipimpin oleh orang-orang yang ia kenal dan percaya, kata pengamat politik Universitas Airlangga, Surabaya, Hari Fitrianto.

“Saya kira posisi-posisi yang dirombak adalah yang menjadi fokus utama Prabowo, misalnya yang berkaitan dengan stabilitas politik,” katanya.

Posisi tersebut, antara lain, mencakup kepolisian dan keamanan dalam negeri, pembangunan manusia dan program sosial, kebijakan luar negeri, industri, hilirisasi sumber daya alam, serta energi.

Wawan dari Universitas Gadjah Mada menilai, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai salah satu yang paling penting.

Kementerian ini mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga yang menangani pelayanan dasar masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Hal ini memberi Menko PMK pengaruh besar terhadap berbagai program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berpotensi memengaruhi pemilih, kata Wawan.

“Portofolio ini punya potensi sangat besar untuk meningkatkan popularitas presiden karena mengoordinasikan kementerian-kementerian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” katanya.

Karena itu, menurut Wawan, wajar jika Prabowo ingin kementerian tersebut dipimpin Sugiono, 47, yang kerap disebut sebagai anak ideologis Prabowo.

Namun, situasinya hampir berkebalikan di Kementerian Luar Negeri.

Alih-alih mengganti Sugiono dengan loyalis politik lainnya, Prabowo mengangkat Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, menjadi Menteri Luar Negeri.

Wawan mengatakan, situasi geopolitik saat ini membuat diplomat karier seperti Arrmanatha sangat cocok untuk posisi tersebut.

“Dalam situasi geopolitik saat ini … jauh lebih baik jika ditangani oleh seseorang yang memiliki karier panjang di bidang diplomasi,” katanya.

Indonesia membutuhkan diplomat berpengalaman dalam perundingan internasional. Menurut Wawan, mengangkat sosok dari internal Kementerian Luar Negeri juga dapat membantu memulihkan kepercayaan di dalam institusi tersebut.

Nicky dari CSIS sependapat dan menilai penunjukan itu menunjukkan perubahan cara pandang Prabowo.

“Dengan situasi geopolitik global yang tidak menentu, Kementerian Luar Negeri membutuhkan seorang teknokrat, bukan sekutu ideologis atau loyalis politik,” kata Nicky.

Terkait penunjukan Arrmanatha, Hari dari Universitas Airlangga menilai, Prabowo tampaknya membedakan posisi yang sangat membutuhkan kepercayaan dan kendali politik dengan posisi yang lebih membutuhkan keahlian khusus dan kredibilitas institusi.

Para pakar mencatat, keamanan Indonesia juga menjadi salah satu prioritas Prabowo.

Dudung, mantan KSAD, kini mengoordinasikan urusan politik dan keamanan, sementara Suyudi memimpin Polri.

Wawan mengatakan, penunjukan Dudung sebagai Menko Polkam dan Suyudi sebagai Kapolri mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap persoalan politik dan keamanan dalam negeri, termasuk kekerasan yang masih berlangsung di Papua, serta persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Listyo telah menjabat Kapolri selama lebih dari lima tahun sejak diangkat oleh Presiden Jokowi pada 2021.

“Memang mungkin ada kebutuhan untuk penyegaran,” kata Wawan. Menurutnya, pergantian pucuk pimpinan secara berkala di institusi seperti Polri juga dapat membantu mencegah terbentuknya kelompok-kelompok internal yang terlalu mengakar.