Tarif, Infrastruktur, dan Insentif Jadi Tiga Pekerjaan Rumah Investasi Panas Bumi

JAKARTA – Agenda swasembada energi menuntut Indonesia mengoptimalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru terbarukan (EBT) . Memasuki satu abad perjalanan panas bumi sejak pengeboran pertama di Kawah Kamojang, Jawa Barat, pada 1926, potensi energi ini harus lebih dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radi menilai, pengembangan EBT, termasuk panas bumi, merupakan keharusan yang perlu dijalankan dengan prioritas yang jelas dan berkelanjutan. “Potensi panas bumi kita masih cukup besar, tetapi belum dieksplorasi secara optimal. Ini tantangan,” kata Fahmy dalam wawancara, Jumat (23/10).

Berdasarkan paparan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Agustus 2026, potensi panas bumi nasional mencapai sekitar 24 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi. Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berdasarkan data Ditjen EBTKE baru sekitar 2.776 megawatt (MW), atau sekitar 11,6% dari total potensi. Dengan kata lain, sekitar 88% potensi panas bumi nasional harus bisa lebih dioptimalkan sebagai sumber energi masa depan.

Baca Juga: Demitologi ‘Hijau’: Meluruskan Kiblat Transisi Energi

Besarnya kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan itulah yang menurut Fahmy menjadikan momentum 100 tahun panas bumi sebagai pengingat untuk bergerak lebih serius dan terarah. Hal ini termasuk mendorong lebih banyak investor terlibat dalam eksplorasi.

Fahmy menilai pengembangan EBT secara umum sudah dimulai, tetapi arahnya perlu dipertegas, mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang beragam dan berlimpah. Karena itu, ia mengajak pemerintah menegaskan EBT sebagai prioritas.