“USANG, PERLU DIROMBAK TOTAL”
Pada Oktober 2023, seorang remaja berusia 14 tahun yang membawa pistol peluru hampa yang telah dimodifikasi menewaskan dua orang di pusat perbelanjaan Siam Paragon, Bangkok. Insiden itu mendorong pemerintah untuk sementara menghentikan penerbitan izin senjata baru bagi masyarakat umum dan menutup celah aturan terkait senjata peluru hampa.
Senjata semacam itu dapat dibeli jauh lebih mudah dibandingkan senjata api konvensional karena tidak diatur dengan cara yang sama, meskipun sebagian dapat dimodifikasi untuk menembakkan peluru tajam.
Polisi Thailand juga meluncurkan “Operasi Pembersihan Senjata” secara nasional untuk memberantas senjata ilegal, senjata modifikasi dan senjata peluru hampa, serta para penjualnya secara daring.
Setahun sebelumnya, seorang mantan polisi menewaskan 37 orang, termasuk 24 anak-anak, dalam serangan menggunakan senjata api dan pisau yang berpusat di sebuah tempat penitipan anak di Provinsi Nong Bua Lamphu, Thailand timur laut. Insiden itu masih menjadi pembunuhan massal oleh satu pelaku terburuk dalam sejarah modern Thailand.
Perdana Menteri Thailand saat itu, Prayut Chan-o-cha, memerintahkan pengetatan aturan kepemilikan senjata dan peninjauan terhadap pemegang serta pemohon izin. Kementerian Dalam Negeri Thailand juga menginstruksikan pihak berwenang untuk memeriksa apakah pemilik senjata masih memenuhi persyaratan perizinan.
Pada 2020, setelah seorang tentara menewaskan 29 orang dalam serangan di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand timur laut, militer mengatakan akan menghapus program kesejahteraan senjata yang memungkinkan personelnya membeli senjata api dengan harga diskon. Pihak berwenang juga memperketat persetujuan bagi tentara yang ingin membeli senjata pribadi.
Terlepas dari semua langkah tersebut, undang-undang senjata api Thailand “sudah usang dan perlu dirombak total”, kata kriminolog independen Krisanaphong Poothakool.
“Akses terhadap senjata masih sangat mudah, terutama melalui pasar gelap dan senjata replika yang dimodifikasi,” ujarnya. “Selain itu, hukuman yang berlaku masih tidak memadai dan perlu ditegakkan secara tegas, cepat dan pasti.”
Meski kepemilikan senjata ilegal dapat dihukum hingga 10 tahun penjara, denda maksimum berdasarkan undang-undang senjata api Thailand yang telah berlaku selama puluhan tahun hanya 20.000 baht (Rp10 juta) – salah satu hukuman yang kini ingin diperberat pemerintah.
Senjata api ilegal beredar luas di Thailand. Negara itu juga kesulitan mendata keberadaan senjata-senjata tersebut dan siapa pemiliknya, kata Krisanaphong.
Data 2017 – estimasi jumlah senjata terbaru di Thailand, meski bukan data resmi – menunjukkan warga Thailand memiliki sekitar 10,3 juta senjata api.
Jumlah tersebut terdiri dari 6,2 juta senjata legal dan 4,1 juta senjata ilegal, menurut Small Arms Survey, proyek riset global independen yang berbasis di Swiss.
Tidak ada negara Asia Tenggara lain yang mendekati perkiraan tingkat kepemilikan senjata sipil di Thailand. Berdasarkan jumlah penduduk, stok senjata Thailand lebih dari empat kali lipat Filipina dan sekitar 20 kali lipat Malaysia, menurut survei 2017 tersebut.
Para pakar memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya sulit dipastikan dan bisa jauh lebih tinggi.
“Selain ketidakmampuan untuk mendaftarkan atau melacak lokasi senjata api, akses untuk memperoleh senjata terlalu mudah, terdapat celah antara senjata legal dan ilegal, serta pengawasan setelah izin diterbitkan sangat minim,” kata Trynh.
Leave a Reply