JAKARTA: Polisi menetapkan enam tersangka dalam kasus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Dua tersangka merupakan warga negara Rusia dan Ukraina yang diduga bekerja sama menjalankan jaringan perekrutan tersebut di Indonesia.
Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Sedikitnya 23 WNI diketahui telah diberangkatkan ke Rusia melalui jaringan tersebut. Satu orang dilaporkan tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat akibat tertembak atau menginjak ranjau.
“Sampai saat ini sudah terdata setidaknya ada 23 orang Indonesia yang telah berangkat ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran di sana,” kata Kepala Polres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Nasriadi, Rabu (11/11), dikutip dari Kompas.id.
Menurut Nasriadi, dua tersangka warga asing tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa turis dan visa belajar, tetapi diduga menjalankan kegiatan perekrutan tentara bayaran. Polisi juga telah mengamankan dua pelaku lainnya dan tidak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka seiring perkembangan penyelidikan.
Penyidik turut menelusuri keterlibatan pihak-pihak di Rusia dalam jaringan tersebut. Nasriadi mengatakan, Kedutaan Rusia menyatakan tidak mengetahui praktik perekrutan itu. Mereka juga disebut tidak membenarkan perekrutan warga non-Rusia menjadi tentara, sementara praktik yang ditemukan polisi berlangsung melalui agen-agen tentara bayaran.
DUA MODUS PEREKRUTAN TERUNGKAP
Penyelidikan polisi mengungkap dua pola perekrutan WNI menjadi tentara bayaran Rusia. Pola pertama dilakukan melalui ajakan di media sosial. Calon korban yang tertarik kemudian memperoleh kontak pihak di Rusia untuk melanjutkan proses perekrutan.
“Klaster pertama itu mereka terekrut karena ada ajakan media sosial. Ada media sosial, akhirnya dikasih kontak ke Rusia dan mereka berhubungan ke sana,” ujar Nasriadi kepada Detik.com.
Pola kedua melibatkan orang-orang yang telah berada di Rusia dan bergabung dengan militernya. Mereka ditawari imbalan untuk merekrut WNI lainnya, terutama dari lingkungan terdekat seperti keluarga, pasangan, teman, hingga kerabat.
“Kemudian klaster kedua, setelah mereka datang ke sana, orang-orang dari tentara Rusia itu menyampaikan kepada tentara itu, ‘Kamu mau duit, nggak? Keluargamu mau duit nggak? Kalau keluargamu mau duit, kamu cari lagi. Cari lagi, kemudian kita rekrut lagi’,” jelas Nasriadi.
Pola tersebut berkembang menjadi jaringan perekrutan yang melibatkan agen-agen di Indonesia. Setiap orang yang berhasil direkrut menghasilkan komisi bagi perekrut, dengan pembayaran melalui jaringan perbankan internasional. Polisi masih menyelidiki besaran imbalan yang diterima para agen.
Dalam menjalankan aksinya, para perekrut awalnya mengutamakan calon tentara bayaran yang memiliki pengalaman militer, terutama mantan anggota TNI atau Polri. Namun, persyaratan tersebut kemudian diperlonggar sehingga pria dari berbagai latar belakang pekerjaan dapat direkrut selama memiliki kondisi fisik yang sehat.
“Asal mereka pria dan sehat, mereka bisa direkrut menjadi tentara bayaran,” ujar Nasriadi.
Mereka yang tidak memiliki pengalaman militer akan menjalani pelatihan selama enam bulan di kawasan perbatasan Rusia-Ukraina, termasuk latihan menembak dan membunuh. Berdasarkan keterangan keluarga korban, sedikitnya 15 orang yang direkrut berasal dari kalangan nonmiliter, seperti pekerja serabutan dan karyawan swasta yang membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarga.
IMING-IMING KONTRAK RP400 JUTA DAN GAJI RP50 JUTA
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rita Wulandari Wibowo mengungkap bahwa para tersangka menawarkan imbalan besar untuk menarik calon korban.
Para calon tentara bayaran dijanjikan uang kontrak sekitar Rp400 juta dan gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta. Mereka juga ditawari tunjangan anak sebesar Rp3 juta serta bonus untuk pekerjaan yang disebut sebagai pengamanan perbatasan dan fasilitas pertahanan.
Namun, menurut Rita, sebagian besar janji tersebut tidak dipenuhi. Sejumlah keluarga korban bahkan kehilangan kontak dengan anggota keluarga mereka setelah berangkat ke Rusia.
“Namun, dari semua janji ini, hampir seluruhnya tidak terpenuhi. Karena itu, para istri korban berusaha mencari tahu. Kemudian, mereka mendapatkan informasi bahwa hampir kurang lebih dua bulan suaminya sudah tidak bisa dihubungi,” tutur Rita.
Selain tidak menerima imbalan sesuai janji, sejumlah korban mengalami luka berat akibat pertempuran. Meski tertembak atau menginjak ranjau, mereka dilaporkan tetap dipaksa berperang karena terikat kontrak yang disebut sebagai “kontrak mati”.
Dalam pengusutan kasus ini, polisi menangani tiga istri korban dan seorang tersangka perempuan berinisial TM. Penyidik juga mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menelusuri aliran uang dan mekanisme perekrutan.
Barang bukti tersebut meliputi paspor dan visa korban, dokumen kontrak kerja di Rusia, bukti transfer, serta foto dan video korban yang telah mengenakan seragam militer Rusia. Polisi juga memiliki surat kuasa terkait tiga warga negara Rusia yang sempat ditangkap dan ditangani Polres Metro Jakarta Barat dalam penyelidikan jaringan tersebut.
Rita mengatakan, kepolisian terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Divisi Hubungan Internasional Polri, serta perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan kondisi para korban dan mengupayakan pemulangan mereka.
SEORANG WNI DITANGKAP RUSIA SETELAH GABUNG MILITER RUSIA
Secara terpisah, Kemlu RI membenarkan laporan penangkapan seorang WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina setelah bergabung dengan militer Rusia. Belum ada informasi yang memastikan keterkaitan AS dengan jaringan perekrutan yang dibongkar polisi di Jakarta.
“KBRI di Kyiv telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, Rabu (11/11) kepada Kompas.com.
AS, pria berusia 49 tahun asal Blitar, Jawa Timur, itu dilaporkan tiba di Moskow pada 22 Juli 2026. Menurut layanan bantuan intelijen Ukraina, Hochu zhit, ia menandatangani kontrak untuk sebuah “proyek konstruksi”, tetapi kemudian diterjunkan ke garis depan pertempuran di Ukraina.
AS dilaporkan sempat mencoba melarikan diri setelah tiba di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, tetapi gagal. Satuannya kemudian menjadi sasaran serangan drone. Ia berkeliaran selama beberapa hari sebelum akhirnya diamankan pihak Ukraina di wilayah Zaporizhzhia.
Kemlu menyatakan, KBRI di Kyiv telah meminta akses kekonsuleran untuk melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap kondisi AS. Menurut Hochu zhit, otoritas Ukraina juga telah bertemu dengan Duta Besar RI untuk Ukraina Arif Basalamah dan menyetujui pemberian akses tersebut.
“Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yvonne.
Kemlu turut mengingatkan masyarakat agar memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di negara yang sedang berkonflik. Masyarakat diminta mewaspadai janji penghasilan tidak wajar dan tidak menandatangani kontrak kerja tanpa memahami seluruh ketentuannya.
Leave a Reply