Lemahnya mata uang India menjadi tekanan tambahan. Laporan ICRA memperkirakan 35 hingga 50 persen biaya operasional maskapai – termasuk bahan bakar, sewa pesawat, dan pemeliharaan – dihitung dalam dolar AS, sementara pendapatan sebagian besar diperoleh dalam rupee. Karena itu, pelemahan rupee menambah lapisan tekanan baru bagi maskapai.
Menurut laporan media lokal, rupee India telah melemah sekitar 6 persen terhadap dolar AS sejak konflik Timur Tengah dimulai, mencapai 96,79 rupee per US$1 pada 20 Mei.
Sejak akhir Februari, rupee telah melemah sekitar 6 persen terhadap dolar AS, dengan kinerja lebih buruk dibandingkan sejumlah mata uang utama Asia. Dalam periode yang sama, dolar Singapura menguat 0,57 persen dan yuan China naik 2,75 persen terhadap dolar AS, sementara yen Jepang dan won Korea Selatan melemah dalam tingkat yang lebih kecil, masing-masing 1,29 persen dan 3,64 persen.
“Penurunan 1 persen pada rupee memangkas laba sebelum pajak maskapai sekitar 5 hingga 6 persen,” kata Patel.
Menurut para analis, gangguan rute makin memperburuk tekanan. Pembatasan lalu lintas udara di Timur Tengah dan penutupan berbagai koridor penerbangan memaksa pengalihan rute penerbangan internasional jarak jauh, menyebabkan “waktu terbang lebih lama, konsumsi bahan bakar lebih tinggi, serta peningkatan biaya navigasi dan bandara”, ujar Shah dari ICRA.
Penutupan wilayah udara Pakistan bagi maskapai India sejak April 2025 memaksa maskapai India mengambil rute alternatif, menambah waktu penerbangan hingga 4,5 jam pada sejumlah layanan jarak jauh menuju Eropa dan Amerika Utara, kata Patel.
Pada saat yang sama, maskapai juga menghadapi masalah pesawat yang tidak dapat beroperasi.
Laporan ICRA menyebutkan 117 pesawat India tidak beroperasi per Februari 2026 akibat masalah mesin Pratt & Whitney serta gangguan rantai pasok. Jumlah itu mencakup 13 hingga 15 persen dari keseluruhan armada industri. Akibatnya, biaya sewa pesawat meningkat, memaksa maskapai menggunakan pesawat sewaan yang lebih tua, dan mengurangi fleksibilitas saat mereka justru membutuhkan kapasitas cadangan, tambah laporan tersebut.
Namun, sejumlah analis mengatakan seruan darurat Federasi Maskapai Penerbangan India juga dapat dipandang sebagai bentuk lobi.
Mark Martin, pendiri sekaligus CEO firma konsultan penerbangan Martin Consulting, mengatakan maskapai-maskapai India menggunakan guncangan harga bahan bakar untuk menutupi kelemahan operasional yang lebih mendasar.
Menurutnya, penumpang sudah menanggung biaya tambahan bahan bakar dan pajak melalui harga tiket, sehingga maskapai tidak sepatutnya membingkai setiap kerugian sebagai dampak dari guncangan eksternal.
“Mereka mencoba menggunakan kenaikan harga bahan bakar ini sebagai force majeure agar dapat menunda pembayaran kembali pinjaman kepada bank,” katanya kepada CNA.
Kolumnis Bloomberg, Javier Blas, baru-baru ini menyampaikan pandangan serupa mengenai industri penerbangan global. Ia memperingatkan, maskapai yang butuh restrukturisasi dapat menjadikan bahan bakar sebagai “kambing hitam praktis”.
Namun, Patel mengatakan: “Fungsi lobi itu memang nyata, tetapi tekanan yang mendasarinya juga nyata. Badan-badan industri hampir tidak pernah mengirim surat seperti ini kecuali sudah tidak ada pilihan lain.
“Lewat langkah solidaritas yang jarang terjadi, Air India, IndiGo, dan SpiceJet mengajukan permohonan krisis bersama… Tiga maskapai yang saling bersaing, termasuk Indigo sebagai pemimpin pasar dominan, menandatangani surat yang sama – ini benar-benar tidak biasa. Ini bukan negosiasi anggaran rutin.”
Leave a Reply