Namun, Jepang juga menunjukkan masih adanya ketidakpastian soal bagaimana aturan itu akan diterapkan.
Kementerian Luar Negeri China telah mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang sejak November 2025, setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan memicu perselisihan diplomatik.
Pada paruh pertama 2026, jumlah kedatangan warga China daratan di Jepang turun 56,4 persen dibanding setahun sebelumnya menjadi 2,06 juta, menurut data Organisasi Pariwisata Nasional Jepang. Lembaga itu mengaitkan penurunan tersebut dengan imbauan perjalanan dan berkurangnya penerbangan.
Aturan baru itu tidak menjelaskan apakah imbauan tersebut membuat Jepang masuk kategori risiko tertinggi sehingga pelancong dapat dicegah bepergian di perbatasan. Otoritas imigrasi China juga belum memberikan penjelasan secara terbuka.
“SECARA KELEMBAGAAN SIGNIFIKAN”
Jika sebagian besar pelancong biasa hanya merasakan sedikit perubahan, aturan baru itu bisa berdampak lebih besar karena memperluas kewenangan otoritas atas pergerakan lintas batas yang sensitif, kata para analis.
Peneliti kebijakan China Li Yaqi menyebut perubahan itu “kecil secara hukum, tetapi signifikan secara kelembagaan”, karena pembatasan keluar negeri kini dikaitkan dengan pengendalian ekspor, keamanan teknologi, dan penegakan sanksi.
Menurut Li, pendekatannya adalah membiarkan perjalanan biasa tetap terbuka sambil memperluas kemampuan China untuk mengintervensi ketika orang, teknologi, atau pergerakan modal tertentu dinilai sensitif secara strategis.
Gary Ng, ekonom senior di bank investasi Prancis Natixis, mengatakan, klausul pengendalian ekspor memiliki kemiripan dengan aturan di negara lain.
“Kalau Taiwan dijadikan contoh, ada aturan resmi yang melarang pakar teknologi tertentu pergi ke China daratan. Korea Selatan juga sama,” katanya kepada CNA.
Leave a Reply